Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Konsultan Pengadaan Barang/Jasa
image

Handaka GS, SH

08164265622


Kronggahan RT 04 / RW 07 Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta
Kategori
Artikel Terbaru
Komentar Terbaru
Arsip

Dibeli barang bekas Anda

Dibeli aneka barang bekas dari bahan kertas dan besi/logam, harga nego, sistem timbang bayar, rahasia dijamin.

Hubungi : Annisa telp. 02747819272 www.swakaryayogya.com

 

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah

Pembentukan ULP Barang/Jasa Pemerintah berpedoman kepadaPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Peraturan No. 002/PRT/KA/VII/2009 disebutkan bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi pemerintah yang bersifat struktural maupun non struktural yang bertugas untuk menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa pemeritah secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ULP Kabupaten/Kota adalah ULP yang bertugas menyelenggarakan seluruh pelayanan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/BUMD dan mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada Dinas/Badan/Kantor/Lembaga/Satuan Kerja di Pemerintah Kabupaten/Kota atau unit kerja setingkat di BUMD.

Tujuan pembentukan ULP :

1.  Membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif dan efisien

2.  Meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi Eselon I Teknis/Satminkal/Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi

3.   Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat

4.   Menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh aparatur yang profesional

 

Tugas utama ULP :

1.  Melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan melalui pelelangan/seleksi sampai dengan ditandatanganinya kontrak oleh PA/KPA/PPK

2.  Membuat laporan tentang proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA/PPK dan/atau laporan mengenai pelaksanaan tugas ULP kepada pejabat yang mengangkatnya

3.   Melakasanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement)

4.   Melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah

5.   Melaksanakan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan

6.   Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa

7.   Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia bidang pengadaan

8.   Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa

9.   Menetapkan penyedia barang/jasa yang melakukan penipuan/pemalsuan dan pelanggaran lainnya seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 ke dalam Daftar Hitam serta melaporkannya kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). LKPP adalah lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

 

Perangkat Organisasi ULP :

1.  Kepala

Kepala ULP bertugas memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.

2.   Kelompok Kerja Pengadaan

Kelompok Kerja Pengadaan (Pokja) adalah Tim yang terdiri atas Pejabat Fungsional Pengadaan yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di dalam ULP. Pokja terdiri dari :

a.       Pokja-pokja Pengadaan Barang

b.      Pokja-pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

c.       Pokja-pokja Pengadaan Jasa Konsultansi

d.      Pokja-pokja Pengadaan Jasa Lainnya

Kelompok Kerja Pengadaan bertugas :

a.         Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan

b.        Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk ditetapkan oleh PA/KPA/PPK

c.         Menyiapkan dokumen pengadaan untuk ditetapkan oleh PA/KPA/PPK

d.        Mengumumkan rencana seluruh pengadaan di website pengadaan nasional

e.        Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan diumumkan di website pengadaan nasional.

f.          Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi

g.         Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk

h.        Mengusulkan calon pemenang kepada PA/KPA/PPK

i.           Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

3.   Sekretariat

Tugas Sekretariat :

a.       Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga

b.      Melaksanakan fungsi ketatausahaan

c.       Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor

d.      Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Kelompok Kerja dalam pengadaan barang/jasa

e.      Menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

f.        Mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa

g.       Menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat

h.      Menerima dan mengkoordinasikan pengaduan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat

i.         Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap harga beli barang/jasa

j.        Melakukan perencanaan biaya dan usaha pengurangan biaya pengadaan.

4.   Kelompok Pejabat Fungsional

Pejabat Fungsional Pengadaan ULP adalah Pegawai Negeri bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementrian/Sekretaris Lembaga Tinggi Negara/Ketua Komis/Panglima Tentara Nasional Indonesia/Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi BUMD.

Kepala ULP dan Pejabat Fungsional ULP wajib memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikeluarkan oleh LKPP.

Tue, 1 Dec 2009 @19:24

Copyright © 2021 CV. Swakarya Sembada · All Rights Reserved